Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat di DPRD DKI Jakarta kompak meminta agar Rumah Pemotongan Hewan (RPH) babi ditutup. Hal ini disampaikan dalam pandangan umum di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Perwakilan dari Gerindra Purwanto mengatakan bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat, ada permintaan untuk menutup RPH Babi yang dikelola oleh PT Dharma Jaya di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat.
"Telah dilaporkan karena sudah menimbulkan keresahan akibat limbah dan pencemaran bau yang tidak sedap serta berdampak pada kegiatan dagangan dan usaha," kata Purwanto di DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).
PD Dharma Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah DKI yang menyalurkan produk daging seperti sapi, ayam hingga babi. PD Dharma Jaya juga memiliki sejumlah rumah pemotongan hewan langsung termasuk RPH yang mengurusi Babi.
PD Dharma Jaya juga bertanggungjawab atas penyalur dan penyediaan daging ayam dan sapi seperti untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hingga kini performa PD Dharma Jaya masih dianggap baik dalam menjalankan tugasnya dalam sektor daging.
Purwanto menjelaskan bahwa akibat kegiatan tersebut dagangan mayarakat tidak laku dan menimbulkan kerugian. Menurut Gerindra, RPH itu seharusnya ditutup karena tidak sesuai dengan Perda DKI Jakarta nomor 4 tahun 2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan, Peredaran Unggas.
"Lagipula jumlah hewan Babi yang dipotong setiap hari hanya sekitar 200 ekor atau untuk menyuplai antara 10 sampai 20 persen saja kebutuhan Babi di Jakarta. Lahan akan lebih baik dialihfungsikan untuk keperluan warga," jelas dia kepada poker online terpercaya.
Hal senada juga juga disampaikan oleh Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta. Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christhyana Sari meminta agar RPH Babi ditutup juga lantaran banyak dikeluhan dari warga.
"Kita meminta agar rumah potong Babi di daerah Kapuk Jakarta Barat segera ditutup karena meresahkan warga," kata dia.
0 comments:
Post a Comment