Sementara TNI / Polri memobilisasi pasukan gabungan untuk mengejar para pelaku pembunuhan sejumlah pekerja pada proyek konstruksi jembatan di Distrik Nduga, Provinsi Papua, beberapa kelompok memperingatkan bahwa tindakan pihak berwenang tidak menghasilkan kekerasan baru terhadap masyarakat sipil.
Yunus Wonda, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, adalah satu-satunya yang menyuarakan ini.
"Kekerasan tertentu juga akan berakhir dengan kekerasan," katanya, menanggapi insiden penembakan di Nduga.
Yati Andriani, sebagai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), setuju.
Menurutnya, memang harus ada investigasi dan penegakan hukum untuk kasus penembakan di Kabupaten Nduga.
"Namun, jangan biarkan upaya untuk menegakkan hukum dilakukan dengan cara yang sembarangan atau keliru atau tidak dilakukan secara proporsional atau dilakukan secara tidak sengaja. Kami berharap bahwa upaya penegakan hukum atau pengungkapan kasus ini akan memperhatikan dan memprioritaskan perlindungan untuk masyarakat sipil, "jelasnya.
Dorongan itu disampaikan karena, menurut Yati, masyarakat sipil di Papua sering distigmatisasi sebagai kelompok separatis sehingga mudah menjadi sasaran operasi militer.
"Jika kita melihat beberapa pengalaman, perawatan seperti ini biasanya mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan mendorong rantai kekerasan. Ini harus menjadi peristiwa terakhir. Cukup kekerasan di Papua sudah cukup," katanya.
Perlunya tindakan proporsional TNI dan Polri dalam menegakkan hukum tentang insiden di Distrik Nduga juga disuarakan oleh Sidney Jones, Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC).
"Saya pikir semua orang khawatir bahwa reaksi TNI akan terlalu keras karena itu adalah pola yang terjadi sebelumnya ... Mengingatkan teman-teman di TNI mereka harus mencegah situasi di mana orang Papua akan membenci institusi pemerintah," kata Sidney.
Terapkan pasukan gabungan
Pada hari Rabu (5/12), Komando Militer Cenderawasih XVII mengirim sebuah perusahaan tambahan dari Yonif 751 VJS Sentani untuk memperkuat personil gabungan yang telah dikerahkan ke Nduga.
"Para prajurit TNI kini berada di Wamena setelah diterbangkan dari Sentani menggunakan pesawat Hercules," Mayor Jenderal Joshua Sembiring, Komandan Komando Daerah Militer Cenderawasih XVII, mengatakan kepada kantor berita Antara.
Sebelumnya ada 169 personil gabungan militer dan polisi yang telah dikerahkan ke Nduga untuk melakukan proses evakuasi bagi para korban pembunuhan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang membunuh para karyawan PT Istaka Karya yang melaksanakan pembangunan jembatan di Distrik Yigi.
Selain mengerahkan personel, empat helikopter, termasuk satu unit tipe MI dan Bolco, dimobilisasi untuk proses evakuasi. Saat ini, kata Joshua, proses evakuasi sedang berlangsung, baik untuk pekerja dan karyawan maupun anggota TNI yang menjadi korban.
Jika pasukan gabungan TNI / Polri berhadapan dengan pelaku penembakan, Kepala Penerangan untuk Daerah Militer XVII Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, mengatakan akan ada pilihan bagi mereka.
"Kami terus memberikan peluang jika mereka secara sukarela ingin menyerahkan diri mereka bersama dengan senjata mereka, kami akan menjamin keamanan mereka dan diampuni dari proses hukum. Kami telah membuat komitmen itu."
"Tetapi jika mereka tidak mau membawa mereka, maka mereka akan menghadapi moncong senjata. Kami tidak ingin mentolerir ini, karena ini terkait dengan kedaulatan negara," kata Aidi kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Meminta agar tindakan TNI / Polri tidak melanjutkan siklus kekerasan yang disepakati oleh Kantor Pakar Utama Staf Presiden, Ifdhal Kasim.
"Tentu saja apa yang ditakutkan oleh masyarakat sipil dalam lingkaran kekerasan diulang, pemerintah menyadari itu. Karena itulah yang dikedepankan pertama dalam menanggapi pembunuhan di Papua adalah dengan menggunakan instrumen hukum. Kemudian mengambil pendekatan keamanan," Ifdhal kata.
Namun, pendekatan keamanan yang dimaksud adalah "bukan keamanan teritorial selama ini telah dilakukan".
Sebaliknya, Ifdhal mengacu pada "keamanan manusia".
"Dalam arti, itu termasuk mempertahankan proses dialog dengan orang Papua, kemudian menjadikan Papua sebagai subjek pembangunan sebagai presiden saat ini mendekati dalam membuat pendekatan yang manusiawi kepada masyarakat," jelasnya.
Dia kemudian memberi contoh bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi mencoba mewujudkan Trans Papua sehingga konektivitas di provinsi akan lancar. Tidak hanya itu, Papua juga menerima dana anggaran daerah dan dana otonomi khusus sebesar puluhan triliunan rupiah.
Sejak dirilis pada 2001 hingga 2017, total dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp67 triliun.
Penyediaan dana otonomi khusus adalah dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk empat hal, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur.
Dari bidang-bidang ini, dana terbesar dialokasikan untuk kesehatan sebesar 20%, pendidikan 15%, dan 5% masing-masing untuk ekonomi dan infrastruktur.
Meminta agar tindakan TNI / Polri tidak melanjutkan siklus kekerasan yang disepakati oleh Kantor Pakar Utama Staf Presiden, Ifdhal Kasim.
"Tentu saja apa yang ditakutkan oleh masyarakat sipil dalam lingkaran kekerasan diulang, pemerintah menyadari itu. Karena itulah yang dikedepankan pertama dalam menanggapi pembunuhan di Papua adalah dengan menggunakan instrumen hukum. Kemudian mengambil pendekatan keamanan," Ifdhal kata.
Namun, pendekatan keamanan yang dimaksud adalah "bukan keamanan teritorial selama ini telah dilakukan".
Sebaliknya, Ifdhal mengacu pada "keamanan manusia".
"Dalam arti, itu termasuk mempertahankan proses dialog dengan orang Papua, kemudian menjadikan Papua sebagai subjek pembangunan sebagai presiden saat ini mendekati dalam membuat pendekatan yang manusiawi kepada masyarakat," jelasnya.
Dia kemudian memberi contoh bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi mencoba mewujudkan Trans Papua sehingga konektivitas di provinsi akan lancar. Tidak hanya itu, Papua juga menerima dana anggaran daerah dan dana otonomi khusus sebesar puluhan triliunan rupiah.
Sejak dirilis pada 2001 hingga 2017, total dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp67 triliun.
Penyediaan dana otonomi khusus adalah dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk empat hal, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur.
Dari bidang-bidang ini, dana terbesar dialokasikan untuk kesehatan sebesar 20%, pendidikan 15%, dan 5% masing-masing untuk ekonomi dan infrastruktur. Bandar bola terpercaya
0 comments:
Post a Comment